Soal Dan Kunci Untuk Mapel Kewarganegaraan Kelas X Ppkn Ganjil

1. Kebebasan memeluk agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal... a. 27 ayat (2) b. 26 ayat (2) c. 25 A d. 29 ayat (1) e. 28 E ayat (2) 2. Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama memerlukan... a. pengawasan segenap aparatur kementerian agama b. pengawasan segenap aparatur kejaksaan c. permintaan wacana berbagai fatwa agama d. saling tenggang rasa antarsesama pemeluk agama e. perlunya fasilitas peribadatan yang lengkap untuk sesama agama 3. Yang tidak tergolong cara-cara penyelenggaraan bela negara yakni... a. pengabdian selaku anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI b. diselenggarakan hanya oleh TNI dan POLRI c. pelatihan dasar kemiliteran d. dedikasi sesuai dengan profesi e. pendidikan kewarganegaraan 4. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta latih dalam pembelaan negara, alasannya mampu menanamkan... a. nasionalisme dan patriotisme b. rasa solidaritas c. jiwa anti kolonialisme d. keberanian e. gotong royong 5. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan tempat kabupaten/kota disebut urusan pemerintahan... a. wajib b. opsi c. sewenang-wenang d. umum e. konkuren 6. Yang melatarbelakangi diberlakukan otonomi daerah di negara kita Indonesia khususnya... a. Indonesia merupakan negara kepulauan b. di setiap kawasan mempunyai bahasa dan budaya yang berbeda c. jumlah masyarakatdi Indonesia yang sangat banyak d. kawasan memiliki kebutuhan dan dilema yang berlawanan e. negara Indonesia merupakan negara demokrasi 7. Kewajiban yang diberikan terhadap tempat otonom untuk mengendalikan dan mengurus sendiri masalah pemerintahan dan kepentingan penduduk lokal menurut aspirasi penduduk untuk mengembangkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada penduduk dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-ajakan disebut... a. desentralisasi b. otonomi daerah c. dekonsentrasi d. sentralisasi e. integrasi 8. Pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom selaku wakil pemerintah atau perangkat sentra di tempat dalam kerangka negara kesatuan disebut... a. sentralisasi b. desentralisasi c. dekonsentrasi d. disintegrasi e. devolusi 9. Menurut UUD 1945 pasal 17 ayat (2), yang berhak membentuk kabinet ialah... a. MPR b. DPR c. Presiden d. Presiden dan dewan perwakilan rakyat e. DPR dan MPR 10. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, DPR tidak mempunyai peran pokok dan kewenangan... a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk menerima persetujuan bareng b. memutuskan APBN bareng Presiden dengan mengamati pertimbangan DPD c. bersama-sama pemerintah atau Presiden mengangkat menteri d. memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang dianjurkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden e. membicarakan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan petanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 11. Berikut ini bukan termasuk peran dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945, yakni... a. mengubah Undang-Undang Dasar b. memutuskan Undang-Undang Dasar c. melantik Presiden dan Wakil Presiden d. memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada kurun jabatannya e. menentukan Presiden dan Wapres 12. Kabinet pada kurun pemerintahan Presiden Joko Widodo diberi nama... a. Gotong Royong b. Indonesia Bersatu c. Kerja d. Karya e. Merah Putih 13. Penyerahan wewenang sepenuhnya dari Pemerintah Pusat terhadap Pemda ihwal permasalahan tertentu, sehingga Pemerintah Daerah mampu mengambil prakarsa sepenuhnya, baik menyangkut kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pembiayaan ialah isi dari asas... a. desentralisasi b. dekonsentrasi c. sentralisasi d. tugas pembantuan e. devolusi 14. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti... a. sesuatu di luar pusat b. sesuatu yang tak berpusat c. sesuatu yang menjadi bab sentra d. sesuatu yang berpusat e. sesuatu yang terlepas dari sentra 15. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan perselisihan hasil Pemilu yakni... a. MPR b. dewan perwakilan rakyat c. Mahkamah Agung d. Mahkamah Konstitusi e. Komisi Yudisial 16. Struktur politik yang berfungsi sebagai artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik,  dan komunikasi kepentingan disebut... a. tata cara politik b. suprastruktur politik c. infrastruktur politik d. institusi politik e. rekrutmen politik 17. Alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan dan mengikat masyarakat selaku suatu keseluruhan disebut... a. struktur politik b. tata cara politik c. sosialisasi politik d. partai politik e. infrastruktur politik 18. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui... a. MA b. MK c. DPR d. Menteri e. MPR 19. Hak istimewa (prerogatif) Presiden selaku kepala negara berdasarkan UUD 1945 ialah... a. membuat UU bareng dengan DPR b. mengganti UUD c. memperlihatkan grasi dan rehabilitasi d. mengangkat dan memberhentikan menteri e. menetapkan peraturan pemerintah 20. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden yaitu selaku ... a. kepala negara dan kepala pemerintahan b. penjelma kedaulatan rakyat c. penanggung jawab dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara d. pelaksana pemerintahan tertinggi dari semua bidang kehidupan e. panglima tertinggi TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udaragi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, dan Udara 21. Kekuasaan yaitu kesanggupan dalam suatu kekerabatan sosial untuk melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh... a. Harold D. Laswell b. Max Weber c. Abraham Kaplan d. John Locke e. Montesquieu 22. Penyerahan problem pemerintahan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah tempat disebut... a. otonomi b. tempat otonom c. sentralisasi d. dekonsentrasi e. desentralisasi 23. Salah satu problem pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kawasan ialah... a. pertahanan b. memutuskan PERDA c. yustisi d. moneter e. pendidikan 24. UUD Negara RI Tahun 1945 menghendaki negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan metode... a. sentralisasi b. dekonsentrasi c. desentralisasi d. integralistik e. federalistik 25. Urutan sila-sila dari Pancasila yang kita gunakan sekarang ini sesuai dengan... a. alinea keempat Pembukaan UUD 1945 b. alinea keempat Piagam Jakarta c. rumusan Pancasila proposal Moh. Yamin d. rumusan Pancasila anjuran Ir. Soekarno e. hasil sidang BPUPKI yang pertama 1. E 8. C 15. D 22. E 2. D 9. C 16. C 23. B 3. B 10. C 17. B 24. C 4. A 11. E 18. D 25. A
Sumber http://lets-sekolah.blogspot.com